Politik Dinasti, Tak Dilarang jadi Wakil

WAJOTERKINI.COM --- Anggota Komisi II yang juga Panja Undang-undang Pilkada, Lutfi A Mukty menyampaikan larangan dinasti politik tersebut hanya berlaku bagi calon bupati. “Ini sebagai konpensasi adanya larangan dinasti tersebut. Kalau kewenagan wakil bupati tidak sebesar bupati, makanya kami sepakati,” ujarnya.

Sementara Firdaus Muhammad menambahkan, adanya konpensasi tersebut harusnya dimafaatkan oleh keluarga incumbent. “Harusnya mereka berbesar hati menjadi wakil saja satu periode,” ungkap Firdaus.

Namun, menurut Firdaus jeda satu periode menjadikan kekuatan figur keluarga bupati sudah kehilangan momentum.

Kekuatan politik mereka disebut tidak lagi sebesar saat ini jika maju pada Pilkada lima tahun mendatang. "Tentu jedah satu periode menjadikan mereka kesulitan menjaga kekuatan politik khusus di pemerintahan. Hal itu menghambat merebut kembali kekuasaannya kecuali memperkuat posisi di partai dan merawat basis," katanya.

(Tabe bacaki juga ini: Bakal Diberlakukakan Larangan Politik Dinasti).(wt-andi)

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia