Wakil Bupati Wajo HA Syahrir Kube Dauda (ASK) |
Wakil Bupati Wajo, HA Syahrir Kube Dauda, mengatakan, penelusuran kredit macet tersebut harus ditindaklanjuti dengan baik. sebab, penyaluran anggaran sebesar Rp3,6 Milyar dari pemerintah pusat ini setiap tahunnya menjadi perhatian BPK-RI.
"Demi terciptanya pengelolaan anggaran yang bersih dan benar seperti yang diharapkan oleh Bupati Wajo (A Burhanuddin Unru). Sejauh ini, kami telah melakukan rapat dengan instansi dan lembaga perbankan terkait penyaluran kredit KOPERWA tersebut,”ungkap ASK, Wakil Bupati Wajo.
Program simpan pinjam ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wajo setelah menjadi temuan BPK-RI, dalam penyaluran dana kredit KOPERWA disinyalir ada beberapa nasabah, baik secara perorangan maupun secara kelompok yang belum melunasi kredit.
"Nasabah yang telah melunasi kredit inilah yang menjadi korban, mereka harus menanggung resiko karena tidak diperbolehkan untuk mengambil agunannya kembali selama rekan sekelompoknya belum melunasi pengambilan kreditnya. Namun, kami akan terus melakukan pengusutan, dimana sebenarnya kredit ini bermasalah,"terang Syahrir.(wt-aci).
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia