WAJOTERKINI.COM ,Bone -- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Bone melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Kamis 31/3/2016.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap penolakan dan mendesak dewan untuk membatalkan pembelian Smartphone yang harganya senilai 18 juta per unit dikali 45 anggota dewan, ditambah empat pegawai disekretariat Wakik Rakyat.
Bukan hanya itu, IMM Bone sebelum mendatangi kantor wakil rakyat tersebut, pihaknya mengumpulkan ratusan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk agar dewan membatalkan pembelian Smartphone yang menguras Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp. 800.000 juta lebih.
Ketua Bidang Hikmah IMM Bone Hamsir Kawaru menyebutkan, DPRD terlalu sibuk mengambil fasilitas sementara dalam hal pengawasan dan prestasi DPRD Bone nihil.
"Andaikan ada prestasi mungkin kita bisa maklumi, jika mau HP mahal tapi apa coba, prestasi dewan selama periode ini,"ujar Hamzir menggugat dalam orasinya.
Bahkan kata Mantan ketua Komisariat IMM Lapri ini, bahwa Dewan terlalu manja dan banyak menghambur-hamburkan uang rakyat. Betapa tidak sebelumnya telah diadakan kendaraan dinas baru namun tahun anggaran kali ini minta lagi Smartphone yang harganya mengejutkan semua kalangan.
Dia mencurigai banyaknya fasilitas yang diberikan kepada dewan sebagai bentuk bargening untuk meloloskan sejumlah program dari pemerintah yang mungkin sifatnya sama-sama untuk memanjakan para pejabat.
Aksi Unjuk rasa tersebut diterima oleh Salah salah satu Anggota DPRD dari Partai Demokrat H. Kahar, namun Para Aktifis IMM ini pun digantung dengan modus aspirasi diterima untuk dilanjutkan kepimpinan Dewan.
Olehnya itu IMM Bone Kata Hamsir akan kembali menurunkan masaa kader yang lebih besar jika dalam waktu sepekan tidak ada perkembangan dari DPRD Bone.
Sementara Penerima Aspirasi, Juga Wakil ketua Komisi III, H. Kahar, merospon apa yang IMM perjuangkan, olehnya itu, Dia akan membawa aspirasi IMM di Rapat Pimpinan.
"Saya pribadi belum bisa katakan menolak,karena aspirasi ini perlu di bahas dulu di Rapat Pimpinan," Katanya.
Ia mengatakan jika nantinya pengadaan tersebut ada payung hukum yang melanggar," Saya orang pertama akan menolak pengadaan ini,"ungkapnya dihadapan pendemo.(wt-ardi)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
