WAJOTERKINI.COM --- Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan, agar pejabat melakukan tes urine namun di Kabupaten Wajo belum ada tanda-tanda akan dilakukan tes urine, meski sebelumnya kerap didengungkan para pengambil kebijakan Kabupaten Wajo.
Pejabat pemerintahan merupakan garda terdepan untuk memerangi narkoba, karena barang haram akan menghancurkan masa depan generasi bangsa utamanya yang ada di Kabupaten Wajo dari kota hingga pelosok pedesaan. Pemerintah harusnya menjadi contoh bagi masyarakat nya bebas narkoba.
"Pertanyaannya kapankah pemerintah Kabupaten Wajo bergerak dan peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) daerah Wajo selama ini apa, terus programnya seperti apa, kenapa mandek ditangan pemimpin barunya,"kata salah seorang warga Tempe, Syarif.
Aktivis LBH Bhakti Keadilan, Wahyuddin menyebutkan bahwa langkah tes urine para aparatur negara secara sosial akan memberikan dampak positif bagi masyarakat."Maka dari itu harus segera dilakukan apalagi sejumlah ASN sudah ada yang menjalani proses hukum karena terlibat Narkoba,"katanya.
Karena menurutnya, Pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah garda terdepan di tengah masyarakat untuk memerangi narkoba karena mereka memiliki kuasa dan jaringan tersistematis hingga pelosok.(wt-chal)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
