"Saya melihatnya ini sudah kebijakan yang 'tak ada rotan akar pun jadi'. Pengamanan disuruh ngurusin pertanian kan seperti jauh panggang dari api," ujar Marolop dalam Diskusi Publik Ikatan Alumni FP USU 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kedaulatan Pangan' di Kementerian Kehutanan.
Kebijakan yang kurang tepat berpotensi menjadikan sektor pertanian semakin terpuruk. "Nah kebijakan itu (babinsa sebagai penyuluh) menurut saya bukan kebijakan yang tepat pada saat kondisi memang kurang baik," kata dia.
Dia juga mengkritik kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir terkait memaksimalkan hasil produksi petani lokal. Sebab, pada kenyataannya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, impor pangan justru meningkat 5 kali lipat.
"Ada hal yang tidak singkron pada pemerintah terhadap penggunaan dan peningkatan produksi dari petani," tegas dia.
Sementara itu, pengamat pertanian Henry Saragih melihat, keterlibatan TNI dalam hal ini babinsa, dalam upaya mencapai swasembada pangan, seharusnya bukan sebagai penyuluh pertanian. Melainkan melakukan pengawasan terhadap penyelundupan bahan pangan dari negara lain yang masuk secara ilegal.
"Ini hanya jalan darurat karena lebih bagus aparat babinsa untuk mengawasi pangan kita, karena Indonesia jadi rawan penyelundupan pangan dari luar negeri," kata Henry.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo bersepakat untuk meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015. Oleh sebab itu, Amran dan Gatot menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang swasembada pangan.
Personel Babinsa TNI Angkatan Darat (TNI AD) mendapatkan tugas baru untuk turun ke sawah. Karenanya, Kodim 0506/Tangerang memberikan pelatihan kepada anggotanya untuk turun ke sawah dalam rangka ketahanan dan swasembada pangan di daerah Kabupaten Tangerang.
Dandim 0506/Tangerang Letkol Infantri Irhamni Zaenal mengatakan, guna meningkatkan produksi pangan, Babinsa harus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama turun ke sawah membantu petani.
Kerja sama tersebut meliputi menurunkan Babinsa sebanyak 1.000 personel untuk menggarap 1.500 hektare lahan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat dan Kabupaten Tangerang.(wt-merdeka).
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
