Kala itu, rakyat rela berdesakan di Gelora Bung Karno untuk merayakan pentas salam dua jari sebagai bentuk dukungan politik pada Jokowi, sosok yang diharapkan merakyat dan membela rakyat.
Espektasi sebagian rakyat itu keliru, sebab Jokowi, kurang dari dua bulan pemerintahannya, mengambil kebijakan dengan menaikkan BBM yang menggiring ratusan juta rakyat berkubang dalam kemiskinan. Harga-harga naik mengiringi kenaikan harga BBM. Mungkin benar, salam dua jari kini menjadi salam dua ribu sehingga pada saat bersamaan, rakyat merayakan kemiskinan.
Dipastikan jumlah warga miskin semakin bertambah, daya beli semakin menurun. Kepanikan melanda setiap rumah tangga untuk mengatur strategi mengepulkan dapur, biaya kesehatan hingga biaya sekolah anak-anak mereka. Nelayan dan petani merasakan lebih dari itu, mungkin saja saat ini gagal panen karena kemarau atau nantinya kebanjiran. Nelayan kesulitan bahan bakar. Sungguh tidak ada pilihan.
Tentu pemerintahan Jokowi-JK telah memikirkan nasib mereka. Tapi langkah apa yang tepat untuk menyelamatkan rakyat dalam kubangan kemiskinan itu? Salah satunya dengan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu itu tentu bermanfaat dan mengatasi sebagian kecil masalah rakyat, tetapi problematika anak-anak bangsa begitu kompleksnya.
Parlemen Jalananan
Di tengah peliknya persoalan anak bangsa pascakenaikan BBM, maka dengan segenap kesadarannya, mahasiswa turun jalan menjadi parlemen jalanan. Mereka berjubel membentuk barisan dengan pekikan "Tolak Kenaikan BBM". Mareka para mahasiswa membela rakyat dengan caranya sendiri. Semangat membela rakyat kecil untuk terbebas dari jeratan kemiskinan itu, nyatanya tidak sedikit mendapat cibiran hingga "kutukan" oleh mereka yang dibelanya.
Mahasiswa yang turun ke jalan meneriakkan perlawanan terhadap mazhab neoliberalisme, acapkali disapa dengan sepatu aparat hingga senjata laras panjang, bahkan berhadapan dengan warga yang kesal akibat penutupan jalan. Tidak elok saling menyalahkan. Mahasiswa dan rakyat menjadi satu kesatuan yang senasib sebagai korban kebijakan pemerintah. Meski mahasiswa terkadang kurang tepat strateginya dalam mengambil simpati masyarakat yang mereka perjuangkan. Masyarakat mengeluhkan lumpuhnya sejumlah jalur lalu lintas sehingga aktifitas warga terganggu. Apalagi gerakan mereka "disusupi" tindakan anarkis dengan menggunakan busur dan pengrusakan. Dalam noktah ini, gerakan mahasiswa perlu dipertegas sebagai aksi pembelaan rakyat kecil, bukan anarkis. Karenanya, perlu menyusun visi gerakan tanpa anarkisme yang memancing kelompok lain menyusup, tetapi semata perjuangkan nasib rakyat kecil.
Parlemen Senayan
Kala mahasiswa turun di jalan dengan mengambil peran sebagai parlemen jalanan membela rakyat kecil. Di Senayan, para wakil rakyat masih disibukkan dengan pembagian kue kekuasaan dengan senantiasa mengatasnamakan rakyat. Manuver dan deal politik antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum menemukan titik temu. Pada saat yang sama, pemerintah condong berjalan sendiri dengan mengabaikan dinamika politik di Senayan. Fungsi kontrol para legislator belum berjalan, jika kicauan mereka atas kinerja pemerintah masih terbaca benderang sebagai "dendam politik" belaka.
Argumen yang dilontarkan masih tendensius dan politis. Lebih dari itu, PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi turut menolak kenaikan BBM, tetapi masih condong dibaca sebagai dramaturgi. Situasi perpolitikan di tanah air menjelang pilpres hingga kini belum stabil, justru makin terjebak dalam polarisasi. Apapun manuver dan sikap para politisi yang masih diwarnai fragmentasi bahkan emosi itu, merugikan rakyat.
Presiden Jokowi berdalil, dalam kurun lima tahun terakhir, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM hingga Rp 714 triliun, tapi subsidi untuk bidang lain jauh lebih kecil. Pemerintah selama ini hanya menganggarkan Rp 220 triliun untuk kesehatan dan Rp 574 triliun untuk infrastuktur. Jokowi lebih tegas, pemerintah selalu terjebak pada pemborosan lewat subsidi BBM.
Tapi disisi lain, pemerintah mengabaikan dampak yang dialami rakyat pasca kenaikan BBM. Artinya, rakyat sulit memahami alasan pemerintah itu kecuali mereka hanya menghadapi kenyataan dalam kondisi semakin terpuruk dalam jebakan kemiskinan akibat kebijakan pemerintah.
Mungkinkah ini akibat salah memilih pemimpin? Bisa benar tapi tidak sepenuhnya. Buktinya, setiap pergantian kepemimpinan melalui pemerintahan baru justru selalu memiliki agenda serupa, menaikkan BBM. Bahkan pada pemerintahan SBY-Boediono menaikkan BBM meski kemudian menurunkan, pernah berencana menaikkan lagi kemudian menunda dan mewariskannya pada Jokowi. Maka pada pemerintahan Jokowi-JK, tidak ada pilihan melainkan mewarisi "tradisi" pendahulunya.
Hal ini tidak terlepas dari kondisi negara yang kolaps karena beban hutang luar negeri dan tentu saja akibat perilaku para koruptor. Sekiranya lembaga negara sekaliber KPK mampu menghentikan syahwat koruptor hingga terbebas dari korupsi terutama di pemerintahan, tentu saja kenaikan BBM dapat ditunda. Tapi kini tidak ada pilihan sebab pemerintah mengambil jalan pintas itu, rakyat makin melarat. Apapun itu, rakyat dalam ketidakberdayaannya mengacungkan jemari, "salam dua ribu" sembari merayakan kemiskinannya.
Oleh:
Firdaus Muhammad
Dosen Komunikasi Politik UIN Alauddin dan Anggota Forum Dosen Majelis Tribun
Sumber: Tribuntimur.com
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
