WAJOTERKINI.COM ,Soppeng --- Di demo Lembaga Solidaritas Keadilan Sosial (SKS) pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Soppeng tak bisa menunjukkan data jumlah peserta dan iuran BPJS.
Puluhan warga yang tergabung dalam SKS di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Dalam orasinya menyayangkan pelayanan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setempat yang selama ini dinilai telah merugikan warga.
Betapa tidak banyak obat yang dibeli oleh pasien diluar apotik RSUD olehnya itu harus mengeluarkan biaya padahal memiliki kartu BPJS.
Anggota SKS Andi Rahmat, menyebutkan bahwa selama ini ada kerancuan pada manajemen BPJS Soppeng.
"Ini perlu diusut, karena sudah memiliki kartu akan tetapi masih beli obat," ungkapnya saat menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Soppeng, Jumat siang, 18/3/2016.
Ditempat yang sama, Ketua Forum Pemerhati dan Peduli Demokrasi (FPPD) Soppeng, Andi Akbar mengatakan, BPJS tidak bisa transparan soal rincian anggaran berapa yang dikumpulkan dan berapa yang disalurkan ke masyarakat.
"Kami ingin pihak BPJS segera memperlihatkan datanya dan apabila pihak BPJS tidak dapat memperlihatkan data masuk dan penyakuran maka saya minta agar pihak kepolisian dan kejaksaan segera mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan ke pihak BPJS Soppeng," tegas Akbar. (wt-usm)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
