Dalam orasinya, Jenderal Lapangan Herianto Ardi mengungkapkan, banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Wajo ini. Diantaranya, izin prinsip untuk kegiatan investasi dijadikan bahan jualan oleh bupati, terbukti dalam satu item proyek pembangunan listrik tenaga mesin gas PLTMG bupati menerbitkan dua izin Prinsip.
Selain itu, mereka juga menuntut penuntasan dugaan Korupsi Alkes rumah Sakit siwa tahun anggaran 2011 sebesar kurang lebih Rp.14 M yang diduga sudah di 86 kan di kejari sengkang. Bahkan menuntut menuntaskan kasus pembunuhan ibu Hasdawati bendahara keuangan daerah kabupaten wajo yang sampai saat ini belum terungkap.
"Kemana penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar untuk menyelesaikan kasus yang ada di bumi lamaddukelleng, jangan-jangan mereka berselingkuh dengan birokrasi menutupi kasus yang seharusnya diusut tuntas. Jangan sampai kita meninggalkan dosa sejarah kepada masyarakat wajo," tegas Herianto dalam orasinya.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Wajo Penegak Hukum dan HAM melalui Jenderal lapangan Herianto mengharapkan kepada Kapolda Sulsel agar kasus yang terjadi di Kabupaten Wajo diusut tuntas. "Kami minta agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus," tegasnya.(wt-tim)
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
