"Selain itu, ini juga merupakan forum konsultasi publik bagi segenap stakholder dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyaring aspirasi dan mendukung prioritas program pemerintah daerah yang dianggarkan baik melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten," kata Muslihin
Sementara Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Yaksan Witman mengatakan bahwa, Pembangunan dikabupaten wajo masih terfokus pada infrastruktur. Terkait dengan musrembang, ada kecenderungan sedikit menurung untuk ikuti musrembang sehingga diharapkan acara seperti ini jangan dianggap seremonial saja karena dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami perubahan setelah diterapkan 10 tahun lalu.
"Olehnya itu, ini merupakan mekanisme perencanaan agar peserta mencermati dokumen perencanaan RKPD adalah dasar untuk menyusun perencanaan dan jika RKPD ini sudah sesuai maka penetapan rencana pembanguna tidak sulit di rencanakan. Setiap daerah membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat termassuk sulawesi selatan secara umum sehingga diharapkan apa yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat harus dijaga sebagai bentuk tindak lanjut perencanaan didaerah program pemerintah pusat harus di aplikasikan didaerah," kata Kepala Bappeda Provinsi Andi Yaksan Witman
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa, terkait untuk bendungan peaselloreng pemerintah pusta sudah berikan respon sehingga apa yang menjadi persyaratan itu harus disiapkan sebagai bentuk kesiapan dalam merespon kebijakan pemerintah salah satunya untuk bendungan paselloreng adalah kesiapan sertifikat lahan yang akan dibangun dan jika ada kendala dalah melaksanakan kebijakan maka komunikasikan dengan pemerintah pusat," ujarnya
Wakil Bupati Wajo HA Syahrir Kube Dauda mengatakan bahwa, RKPD tahun ini juga akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi seperti tahun sebelumnya dan RKPD akan dibikin dengan acuan ada benang merah antara RKPD dan hasil pemerikiran dewan melalui musrembang tahun 2015
"peran SKPD untuk melakukan koreksi sangat dibutuhkan sebelum dilakukan pembahasan tentu dalam mengawal APBD 2016 ini akan dioptimalkan agar tidak ada masalah antara program pemerintah dan pokok pikiran DPRD melalui aspirasi masyarakat," tandasnya. (wt-rus).
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
