Selesai Musrenbang , Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo Harapkan Program OPD Tepat Sasaran

 SENGKANG, PANTAU WAJO. COM-Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo, H. Risman Lukman, SP, M. Si,  menghadiri acara musrawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan beberapa hari mulai hari Senin, 14 Januari- 23 Januari 2019.

Dari pantauan media ini, yang  direkam dalam rekorder video, bahwa banyak  pemerintah Kelurahan yang menginginkan  pembangunan Kantor Kelurahan dan lanjutan beberapa pengerjaan jalan lorong yang belum tuntas ,  pengerjaan drainase dan tanggul, serta  peningkatan taraf hidup (gaji)   mulai dari iman kelurahan, RT/RW ,  staf Kelurahan , guru mengaji dan para kader Posyandu .

Menanggapi itu, H. Risman Lukman , mengatakan bahwa, itulah gunanya ada Musrenbang , kita masukkan semua usulan kita, jangan bosang- bosang dan itu akan dikawal jika sudah tercatat di acara Musrenbang, tuturnya

Dalam wawancara kepada Media Pantau Wajo. Com,  ditanya secara keseluruhan usai menghadiri  acara terkahir musrenbang se Kecamatan Tempe. Rabu, 23 Januari 2019.  Bagaimana gambaran dan harapan secara  keseluruhan  acara musrenbang yang dihadiri .

“ Saya hadiri 16  titik  acara Musrenbang , yang dominan masih pada kisaran tentang, Laleng, Lampu, Ledeng  yang diistilakan  3L   (jalan, PJU, dan air bersih) dan tambahan usulan yang kita dapatkan adalah  tentang pemberdayaan Kader Posyandu dan peningkatan kesejahteraan  RT/RW. Dan persoalan jambang keluarga bagi masyarakat kurang mampu juga banyak sebagai usulan prioritas, dibeberapa Kelurahan,  utamanya di Kelurahan Mattirotappareng yang belum ODF dan juga bantuan langsung  untuk penguatan modal , yang dominan juga  dibeberapa Kelurahan, di samping bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tetap  diharapkan dari pemerintah,” Kata H. Risman Lukman

 Pada  tahun   2019, Kelurahan sudah mendapat kucuran  dana  dari pusat , dana Kelurahan ( DK) yang sudah bisa dipake untuk pengembangan Kelurahan  yang nilainya mencapai Rp. 354 juta rupiah, dimana 65%  atau 229 juta  untuk infrastruktur  dan 35 %  atau 125 juta untuk pemberdayaan ,   ini diharapkan untuk mengakomodir kebutuhan , keinginan  dan kehendak masyarakat  dalam skala kecil yang tidak terakomodir  dalam program Dinas

Ditambahkan bahwa, keberadaan anggota DPRD  dalam proses Musrenbang ,adalah untuk menumbuhkan rasa optimisme masyarakat  pada prosesMusrenbang dimana ada persepsi beberapa kalangan masyarakat yangpasimis tentang hasil Musrenbang, dan kami mencoba memberi keyakinan , bahwa Musrenbang adalah pintu dalam proses perencanaan , disamping ada reses yang dilakukan anggota DPRD, ucapnya

“Saya harapkan semua usulan yang ada menjadi masukan bagi pemerintah daerah disetiap OPD, agar melakukan penganggaran program yang tepat sasaran , sesuai dengan urgensi dan subtansi masalah yang dialami dan diharapkan warga, agar  program disetiap OPD betul- betul mencermati hasil musrenbang , utamanya Dinas Kesehatan,  Dinas Pendidikan, PU, Perkimta, Koperasi, UMKM, Dinas Sosial,” harap H. Risman Lukam

Untuk Dinas Pendidikan banyak sekolah yang memerlukan  Ruang Kelas Baru (RKB) , WC, pagar sekolah serta mobiler , bahkan keluhan  tentang kondisi ruang guru yang tidak representatif, kondisi seperti ini memerlukan perencanaan yang matang dan proses pengawasan  yang cermat pada proyek- proyek yang ada, tutup H. Risman Lukan yang dikenal HARUS (Muhlis Pranata Kusuma)

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia