Untuk saat ini, pemerintah tengah mengusulkan HET untuk radius 60 kilometer sebesar Rp 15.500 dimana harga LPE et SPBE/filling station sebesar Rp 11.550, margin agen sebesar Rp 2.450 dan margin pangkalan sebesar Rp 1500 dan total HET yang di usulkan sebsar Rp 15.500.
"Ini baru usulan karena yang diusulkan itu hanya radius 60 kilometer sementara radius diatas 60 kilometer akan dibicarakan dengan instansi terkait dan dalam pekan ini, HET di Wajo akan ditetapkan sebagai regulasi yang mengatur HET untuk di wajo," kata Arwes.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa terkait dengan regulasi, pemerintah daerah (pemda) sudah memiliki konsep regulasi dimana agen, tidak boleh malampauhi pangkalan. Sementara untuk pangkalan, tidak boleh melakukan penambahan harga dan jika ini terjadi maka teguran tertulis akan dilayanan dan jika masih tidak diindahkan maka izinya akan dibekukan.
"Terkait dengan stok di Wajo, saat ini sudah cukup karena begitu ada keluhan maka pemerintah mengusulkan tambahan kuota," ujar Arwes.
Sementara Asisten II Pemda Wajo HA Sederhana mengatakan bahwa Gas elpiji disubsidi oleh pemerintah sehingga gas elpiji ini hanya diperuntukkan untuk rumah tanggan dan usaha kecil menengah sementara untuk hotel dan restouran itu harus menggunakan gas elpiji 12 kg.
Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka pangkalan harus hati-hati dalam melayani yang mengaku agen hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penipuan utamanya jika stok terbatas karena suasana seperti ini sangat rawan dipermainkan oleh oknum yang mengaku agen elpiji.
"Pangkalan harus hati-hati melayani oknum yang mengaku agen ini khususnya saat stok terbatas karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi penipuan," imbuhnya.
Terpisah Anggota Komisi II DPRD Wajo Sudirman Meru mengatakan, bahwa persoalan gas elpiji ini sudah menjadi aspirasi dari masyarakat dimana masyarakat sudah melaporkan berbagai keluhan termasuk adanya oknum pangkalan yang mengirim gas elpijinya ke daerah tetangga karena HET disana lebih diatas dari HET yang diitetapkan pemerintah daerah.
"Ini menjadi tugas anggota DPRD dan dengan adanya aspirasi tersebut, komisi II sudah melakukan sidak ke SPBE dan hasilnya pengelola SPBE melupakan satu langkah saat selesai mengisi tabung. Yang dilupakan adalah pemeriksaan ulang saat sudah dilakukan pengisian tabung ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kebocoran pasca diisi gas," tegas Sudirman Meru.(wt-rus).
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
