Bupati menyampaikan hal tersebut karena adanya pandangan salah satu fraksi di DPRD Soppeng yang menilai APBD Soppeng tahun 2015 lebih banyak digunakan pejabat dan tidak pro rakyat.
"Anggota faksi di DPRD tidak pandai menghitung, terutama masalah pembagian anggaran,"kata Sotomo.
Menurut Soetomo anggaran belanja tidak langsung yang disiapkan dalam APBD tahun 2015 sebesar Rp 571 miliar, memang lebih besar dibanding belanja langsung yang hanya Rp 350 miliar. Belanja tidak langsung untuk membayar gaji pegawai sehingga ini tidak bisa dihindari.
Ketua fraksi Golkar Soppeng Syahruddin M Adam mengatakan, meski tidak langsung menyebut Fraksi Golkar perlu meluruskan hal tersebut.
"Struktur APBD Soppeng tahun 2015 memang didominasi dan lebih banyak dinikmati birokrat dan tidak prorakyat. Ini bisa dilihat dari struktur anggaran 63 persen dinikmati birokrat dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya 32 persen,"kata Syahruddin.(wt-tim).
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
