Sekadar informasi, JK merupakan tokoh yang kerap disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2014.
"Beliau (JK) sangat baik. Bisa menguasai sosial dan ekonomi," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Jokowi pun tak menampik, semasa JK menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak sedikit kebijakan populis yang telah diputuskan. Misalnya, kebijakan pengadaan tabung gas elpiji 3 kilogram serta memfasilitasi pertemuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.
Melihat kontribusi JK itu, Jokowi tidak khawatir --apabila nantinya ia dipasangkan dengan JK-- tugasnya akan menjadi tumpang tindih. Menurut dia, apabila memimpin sebuah pemerintahan, harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik antar pemimpin dan wakilnya.
"Bumi itu mataharinya satu. Yang penting pembagian tugasnya jelas dan tidak punya kepentingan. Jadi, semuanya gampang dan tidak ada masalah," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi belum mau terbuka atas siapa tokoh yang berpotensial menjadi bakal cawapresnya. Pria asal Surakarta itu menyatakan akan menyebutkan nama-nama cawapres nanti secara bertahap, mulai dari lima calon, tiga calon, hingga keputusan final bakal cawapres yang akan mendampinginya.
Dalam memutuskan nama bakal calon wakil presiden, Jokowi tidak bekerja sendiri. Selain bersama tim dan kader PDI-P, dalam mengomunikasikan bakal cawapres, pihaknya juga berkoordinasi dengan Partai Nasdem.
Diketahui, Partai Nasdem adalah partai yang sudah lebih dahulu merapat ke PDI-P dan mendukung pencapresan Jokowi. "Kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun. Tapi, yang pasti belum (diputuskan) cawapresnya," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyatakan ia tidak memilih-milih latar belakang bakal cawapresnya. Dia siap menerima siapapun bakal cawapresnya, baik dari kalangan ekonom, militer, profesional, dan lainnya.
Selain JK, nama-nama figur lain yang mengemuka saat ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua KPK Abraham Samad, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, mantan KSAD TNI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (kompas.com)
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia