"Saya berharap acara ini dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan, melalui wadah Konsultasi Publik, sebelum ranperda dibahas di DPR nantinya, dan ini komitmen saya dulu sebelum menjadi anggota DPRD, dan alangkah celakanya begitu saya sudah ada di DPR tidak melakukan hal ini,"kata Ardiansyah Wakil Ketua Pansus.
Menghadirkan sejumlah elemen dari Akademisi, Politisi, Aktivis, LSM, dan Mahasiswa. Saling berdiskusi selama tiga jam dan berlangsung alot, sebagian besar yang hadir mengharapkan trobosan seperti ini yang dilakukan Anggota DPRD Wajo, terus melakukan evaluasi sebelum ranperda dibawa ke parlemen.
Meski terhitung baru Empat Bulan, Ardiansyah Rahim di Parlemen, menurut pengakuan seluruh undangan yang hadir, dengan inisiatif membuat kegiatan seperti Konsultasi Publik sudah lama ditunggu masyarakat, karena sejumlah ranperda sebelumnya tidak disertai dengan Konsultasi Publik, Ardiansyah Rahim memang layak duduk kembali di DPRD mewakili masyarakat Wajo, dalam pilcaleg mendatang, karena punya niat untuk bekerja lebih keras demi rakyat.
"Dengan membuat trobosan Konsultasi Publik seperti ini merupakan suatu bukti nyata, bahwa Ardiansyah Rahim layak untuk dipilih kembali oleh masyarakat wajo khususnya masyarakat di Kecamatan Tempe ini, karena mau melibatkan masyarakat dalam pembahasan ranperda, memberi ruang kepada kita untuk memberikan sumbangsi pemikiran," kata Sudirman,SH dari LSM Koalisi Rakyat Bersatu.
Dia menambahkan,
Bahkan sejumlah penggiat pemberdayaan yang hadir, Supriadi misalnya, berharap adanya ketersinggungan pada anggota DPRD Wajo yang sekarang, dimana mereka selama empat tahun terakhir ini, mereka kalah trobosan dengan anggota dewan yang baru saja empat bulan menjabat.
"Jadi benar barusan ada kegiatan seperti ini karena mereka tidak ada kemampuan berbuat seperti ini, Partisipasi Masyarakat penting karena mereka yang tahu apa yang dibutuhkan,"katanya.
Dia menambahkan, jika ingin melihat Wajo lebih baik kedepan harus diawali dengan memilih caleg yang punya kompetensi, mereka harus punya wawasan yang lebih untuk mengimbangi SKPD yang berpendidikan tinggi.
"Di tahun 2008 saya pernah bilang, Jadi yang layak duduk di DPR hanya ada 10% sisanya perlu ada ketersinggungan untuk kembali belajar, hanya saja sekarang ini komposisi pemerintahan kita tidak sesuai tupoksi dan latar belakang pendidikan mereka,"ucapnya.
Penulis: Muh. Hamzah
Editor: Zaskya
Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
