Korupsi BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Korupsi Uang Negara/Rakyat melalui dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1998 sebesar Rp. 5000 Triliyun (Baru utang pokok Bank kabur itu dan pengusaha melibatkan oknum Pejabat Pemerintah). Alasan inilah Komisi Pemberantasan Korupsi dilahirkan oleh Negara. Tapi hingga hari ini KPK belum pernah menyentuh Kasus itu padahal dana2 itu sebagian masih ada didalam negeri dalam bentuk aset dan harta. Mudah saja jika ada kemauan KPK dan semua pihak. Jejak asset dan dokumen masih berseliweran dimana-mana.

 

Kasus BLBI sudah disidik oleh Kejaksaan Agung namun masih sedikit yang diseret ke pengadilan bahkan yang dikorbankan hanya keroco PEJABAT Bank Indonesia bukan Pengusaha, Bankir swasta dan oknum Pejabat Negara yang terlibat. Penegak hukum mestinya focus melacak aliran asset Uang Negara kemana-mana ketimbang memeriksa dan mengadili di Pengadilan dengan vonis tak lebih lima tahun. Ada apa sebenarnya dan mengapa kasus BLBI dan pengembalian Negara tidak jelas juntrungannya. BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) bertugas tak lebih sebagai Kurator yang mendata asset-aset itu namun data dan daftar asset itu hilang. Ini daftar Bank-Bank swasta atau setengah bank pemerintah yang menerima pinjaman uang rakyat atau Negara yang hingga kini belum dikembalikan.

1.   Bank Agro Niaga. 2.   Bank ALFA  3.  Bank AMEX. 4.   Bank Andromeda. 5.   Bank ANRICO 6.   Bank Arta Graha 7.   Bank Arta Media 8.   Bank Arta Prima 9.   Bank Astria Raya 10. Bank Bangkok 11. Bank Berlian 12. Bank Bali 13. Bank Bintang Manunggal 14. Bank BOA 15. Bank BOT 16. Bank Buana. 17. Bank Budi Internasional 18. Bank Bumi Arta 19. Bank Bumi Putra 20. Bank Central Asia 21. Bank Dagang Nas. Ind. 22. Bank Dana Hutama 23. Bank Sangga Kencana 24. Bank Dewa Rutii 25. Bank Dipo Int'l 26. Bank Executive Int'l 27. Bank Ficorinvest 28. Bank Ganesha 29. Bank Gunung Kencana 30. Bank Hagaku 31. Bank Hanil Tamara 32. Bank Harapan Sentosa 33. Bank Harmoni 34.  Hongkong Shanghai Bank 35.  Bank IDKB 36.  Bank INS 37.  Bank Ina Perdana 38.  Bank Indomex

39. Bank Indonesia Raya 40. Bank Inter Modern 41. Bank Liman 42. Bank LTCB 43. Bank Mashil 44. Bank Mayora 45. Bank Metro Express 46. Bank Metropolitan 47. Bank Mitra Niaga 48. Bank Mitsubishi. 49. Bank Multi Arta 50. Bank Multi CDR 51. Bank Nasional 52. Bank Niaga 53. Bank Nusa Int'l 54. Bank Pelita 55. Bank Perniagaan 56. Bank Prima Express 57. Bank Putra Sukapura 56.Bank Raharja Makmur 59.Bank Royal Indonesia 60. Bank RSI. 61. Bank Sanho 62.Bank Sanwa 63. Bank Servitia 64. Bank SGP. 65. Bank Shinha 66. Bank Sino. 67. Bank Sumitomo N 68. Bank Summa 69. Bank Supreme 70. Bank Swadesi 71.  Bank Swaguna 72.  Bank Synergy Int’l 73.  Bank Tata Int’l 74.  Bank Tambora 75.  Bank UOBB 76.  Bank UPPINDO

Bebarapa pejabat Bank Indonesia yang terlibat dan menyetujui pencairan dana BLBI namun masih berkeliaran bebas yaitu Paul Sutopo Tjokronegoro, SE, ME, MPE., Drs Hendrobudiyanto dan Budiono sekarang Wakil Presiden RI. Modusnya pada 10 desember 1997 dengan alasan BLBI mencairkan dana sebesar:

1.      Bank Harapan Sentosa            Rp.       1.578.411.433.393, 25

2.      Bank Nusa Internasional         Rp.           139.786.884.828, 15

3.      Bank Nasional                         Rp.               3.802.695.953, 19

4.      Bank Anricoi                            Rp.             10.088.773.630, 77

5.      Bank UPPlNDO                        Rp.           289.020.101.794, 44

Bahwa untuk lima bank diatas telah menguntungkan orang lain atau suatu badan yaitu bank-bank yang mengalami saldo negatif dengan cara terdakwa menyetujui dan atau memberikan dispensasi kliring dan bersaldo debet atau memberikan fasilitas saldo debet dan fasilitas lainnya kepada bank-bank yang mengalami saldo negatif  dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 18. 164 798 156 266, 51 (delapan belas trilyun seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah lima puluh satu sen).

Tinjauan Yuridis Kasus BLBI ; Peristiwa Pidana secara singkat penulis gambarkan bahwa peristiwa pidana tersebut bermula ketika perbuatan terdakwa Paul Sutopo bersama-sama Direksi Bank Indonesia telah menyetujui bank-bank yang mengalami saldo debet atau over draft atau bank yang sudah bangkrut namun tidak diberhentikan kliring atau tetap diberi ijin ikut kliring, perbuatan berlanjut hingga tanggal 19 Desember 1997 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.18.164.798.156.266, 51. (Delapan belas trilyun seratus enam puluh empat milyar tujuh, ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah lima puluh Satu sen).

Peristiwa Pidananya bahwa terdakwa secara bersama-sama Direksi Bank Indonesia telah menyetujui bank-bank yang mengalami saldo debet atau over draft atau bank yang sudah bangkrut memberikan dana pada Bank tersebut.  Terdakwa bersama-sama dengan Gubernur dan Direksi Bank Indonesia tidak menghentikan kliring atau membiarkan kliring. Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi maka landasan yuridisnya diterapkan Perbuatan Tindak Pidana terdakwa diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan yang harus diterapkan disini adalah Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana vang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Salah satu dampak kejahatan korupsi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dimata masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi dan juga menjadikan hukum tidak lagi dihormati. Saran penulis Pidana mati dan Pidana denda lebih efektif dan efien menuju Negara bersih dan rakyat makmur sejahtera. (tesis)

Penulis adalah Haruna Rahman, SH, MH Advokat di Jakarta, Hp; 81310533373, Email; harunadvokat@gmail.com twitter; @harunadvokat

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia