Beberapa sebab Indonesia sulit bangun Ekonominya *)

“Data BPS yang sulit di percaya”

Berbeda di Negara lain data ini harus valid. Statistik pembangunan dan Ekonomi sebagai ukuran semua pihak dan lembaga guna melakukan perencanaan dan program. Pelaksanaannya pun dijaga ketat oleh pihak Istana mereka masing-masing.

Data Statistik pembangunan adalah sebuah metode ilmiah yang jujur dan dapat menghitung secara kwantitas jumlah orang miskin suatu Negara dan kemajuan ekonomi suatu Negara (metode yang lengkap). Selain menghitung juga punya memiliki data akurat kelemahan dan kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Intinya datanya tidak sembarang dibuat berdasarkan hasil survey Mendalam, Ilmiah, Factual dan 

Realitas. Tingkat kepercayaannya sangat dipertanggungjawabkan. Soal bagaimana kelemahan dan kekuatan dalam berjalannya pembangunan suatu Negara semua dicermati dan diinput pada Presidennya. Prisnsipnya, lebih baik mengulang Statistic baru daripada kesalahan pengayaan data. Sehingga tiada keraguan dalam statistic pembangunan Negara tersebut.

China dan Jepang diam-diam mereka sangat tepat dalam pengadaan statistic pembangunan mereka. Pengambil keputusan dapat memperkirakan konsep, program dan tindakan penyelamatan dan pembaharuan Ekonominya.

Berbeda dengan statistic yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Mereka semuanya birokrasi yang hanya berharap gaji dari kerja mereka (mental personal). 

Termasuk memperoyekkan lagi kerja mereka pada kelompok-kelompok pembelajar statistic yang sulit dipercaya dan diragukan kwalitas surveynya.

Akibat pengadaaan data yang keliru menyebabkan impor data dan isunya sulit menjadi akurat dalam pengambilan keputusan dalam tingkat pimpinan terutama Presiden, Bappenas dan Kementerian ekonomi. Padahal mekanisme Keputusan dalam standar ilmu Manajemen adalah bahwa pimpinan harus memperoleh data dari statistic yang jelas dan akurat sehingga mengetahui apa tindakan yang pasti kedepan.

Inilah salah satu factor gagalnya membangun ekonomi Indonesia mandiri sejak dahulu hingga sekarang. Hal sepele dalam survey kemiskinan dan pembangunan selalu berbohong. Inilah Data dan input yang salah menyebabkan pengambilan keputusan dilevel kebijakan salah. Awal yang kesalahan akan berakhir salah.

Contoh kegagalan BPS dalam menghitung jumlah kemiskinan berdasarkan metode ilmiah namun hasil kerja dan kajian luar negeri yang sudah digunakan disana. BPS hanya mencopi paste menjadi metode BPS. “bahwa penduduk yang tinggal di Kampung yang tidak memiliki WC atau Toilet adalah tergolong penduduk miskin. Bangdingkan dengan 

Penduduk yang tinggal dipinggiran Sungai di Belawa Wajo misalnya. Mereka lebih praktis buang air dan mandi di sungai tanpa harus memiliki wc. Parameter tentu salah dengan menilai miskin dan kayanya di Masyarakat Indonesia adalah punya toilet dalam rumah atau tidak. Berbeda, kehidupan penduduk Eropa, WC dalam rumahnya”.

Mestinya, BPS dan lembaga survey kreatif dalam kajian berpikir sehingga melahirkan pengembangan paradigma baru dalam menentukan sebuah Kriteria. Sebab gara-gara criteria yang keliru menyebabkan pengambilan kebijakan yang keliru. Presiden RI selama ini hanya menggunakan data perkiraan terutama input dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang pendekatannya dalam kebijakan penyelematan ideology Negara bukan ekonomi.

Birokrasi yang korup dan permainan BPS yang sulit diterima akal sehat dengan melakukan pengadaan data yang manipulative. Korupsi disana membuat  sulit dipercaya dan hasilnya kajiannya sulit diprogram dalam pembangunan jangka panjang dan pendek.

Inilah sebab mengapa Indonesia sulit maju dan selalu berubah program pembangunan dari waktu ke waktu, tidak focus, tidak cermat, kotor dan Korup.

Organisasi Negara dalam skala besar tidak bisa tidak syaratnya harus bersih (Zeiri=Jepang). Organisasi harus selain ramping pula birokrasi itu harus bersih alias tidak kotor sebab menentukan maju  mundur Organisasi Negara itu.

Birokrasi yang korup apalagi sudah berlangsung puluhan tahun jangan harap akan eksis selamanya. Teori Akumulation of Gambleer (Prof. Habibie) menyatakan bahwa ketika perbuatan kotor setiap hari dilakukan dan akan terakumulasi menjadi sebuah kekuatan jahat dengan skala besar.

Inilah koreksi terhadap Birokrasi dan Aparat hukum Indonesia yang setiap hari terbiasa pungli dan peras bukan membangun bangsa (Pembina). Jelas, merugikan ekonomi nassional NKRI baik langsung maupun tidak langsung.

Pengusaha menghitung untung rugi dari waktu dan hal terkecil. Mendapat besar karena menghitung yang kecil. Jika suatu Angkutan barang karena alasan sepele ditahan pihak aparat dijalan dengan waktu yang cukup lama maka tentu distribusi barang tersebut terganggu dan terlambat. Terlambatnya itulah menjadi kerugian bagi pengusaha karena bisa jadi barang tidak laku dan kadaluwarsa. Bagi pengusaha, membayar dan menyogok adalah jalan terbaik agar distribusi barang lancer dan usaha sesuai rencana.

Manajemen selain sulit menentukan parameter menghitung rugi untung. Juga, Biaya dalam distribusi barang menyebabkan pertambahan biaya (high cost) yang akan menyebabkan harga jual barang dan jasa tersebut menjadi mahal. Ini yang tidak pernah disadari pemerintah, bahwa ada factor lain, selain soal produk yang berpengaruh pada tingginya harga kebutuhan pokok, yaitu Pungli dijalan. Pelakunya Pemerintah sendiri.

Bukti, ketidakjujuran BPS tidak pernah merilis praktek pungli berpengaruh pada harga inflasi. Permainan kotor dihal yang kecil dan sepele keliahatan kecil namun dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Mengapa pungli terjadi di Indonesia, faktornya hanya satu mental Birokrasi. Birokrasi memang tidak belajar Akhlakul Karimah jadi sulit diharap menjadi pelopor anti suap dan peras. Berbeda dengan Jepang dan pemerintahnya. Sejak dibom Amerika, dalam waktu 20 tahun Ekonomi mereka bisa bangkit. Caranya hanya satu Bersih. Data BPSnya bersih, Perencanaan (Blue Print) Bersih, Birokrasi bersih, Pelaksana bersih, manajer atau bupatinya bersih.

Bersih birokrasi akan berpengaruh besar pada Mentalitas Rakyatnya sebab mereka mencontoh prilaku bersih Birokrasi dalam kehidupan sosial.

Ini salah satu syarat bangun Ekonomi NKRI yang mandiri, meski maju disektor pasar saham (go Internasional) namun itu judi online yang memperjualbelikan kertas bukan memajukan sektor riil yang sehatkan Rakyat.

*) Haruna Rahman, Penulis adalah pembelajar Ekonomi & Manajemen di berbagai perguruan tinggi Luar negeri. Advokat dan Distributor Daging Sapi Potong di  Jakarta, Email; harunadvokat@gmail.com*

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia